Dpr Amerika Ingin Beri Sanksi Ke Icc Karena Tidak Berpihak Ke Israel

KincaiMedia,WASHINGTON -- Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) melakukan pemungutan bunyi pada hari Kamis (9/1/2025) untuk memberikan balasan kepada Mahkamah Pidana Internasional namalain International Criminal Court (ICC) sebagai corak protes atas surat perintah penangkapan nan dikeluarkannya terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya mengenai serangan Israel di Gaza.

Hasil pemungutan bunyi adalah 243 banding 140 nan mendukung “Illegitimate Court Counteraction Act” nan bakal memberikan balasan kepada pihak asing nan menginvestigasi, menangkap, menahan namalain mengadili masyarakat negara Amerika Serikat namalain masyarakat negara sekutu, termasuk Israel, nan tidak menjadi personil mahkamah tersebut.

45 personil Partai Demokrat berasosiasi dengan 198 personil Partai Republik untuk mendukung RUU tersebut. Tidak ada personil Partai Republik nan memberikan bunyi menentangnya.

“Amerika mengesahkan undang-undang ini lantaran pengadilan kanguru berupaya menangkap perdana menteri sekutu besar kita adalah Israel,” kata Representatif Brian Mast, Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR dari Partai Republik, dalam sebuah pidato di DPR sebelum pemungutan suara, dikutip dari laman Asia One, Jumat (1/10/2025).

Pemungutan bunyi di DPR merupakan salah satu nan pertama sejak Kongres baru dilantik pekan lalu. Itu menunjukkan publik mengenai support kuat di antara sesama personil Partai Republik nan merupakan pendukung Presiden terpilih Donald Trump terhadap pemerintah Israel, nan sekarang menguasai kedua majelis di Kongres.

Trump bakal dilantik pada tanggal 20 Januari 2025 untuk masa kedudukan kedua sebagai presiden.

Pemimpin kebanyakan Senat dari Partai Republik nan baru saja dilantik, John Thune, telah menjanjikan pertimbangan nan sigap atas undang-undang tersebut di majelisnya sehingga Trump dapat menandatanganinya menjadi undang-undang tak lama setelah dilantik.

ICC adalah pengadilan permanen nan dapat mengadili perseorangan atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi nan dilakukan oleh negara personil namalain oleh masyarakat negara mereka.

ICC mengatakan bahwa keputusannya untuk mengupayakan surat perintah penangkapan terhadap para pejabat Israel itu sejalan dengan pendekatannya dalam semua kasus, berasas penilaian jaksa penuntut bahwa ada cukup bukti untuk dilanjutkan, dan pandangan bahwa mencari surat perintah penangkapan segera dapat mencegah kejahatan nan sedang berlangsung.

Anggota Kongres dari Partai Republik di Amerika telah mengecam ICC sejak mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant. ICC menuduh mereka melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam serangan Israel di Gaza nan telah melangkah selama 15 bulan. Tapi Israel menolak tuduhan tersebut.

DPR Amerika nan dipimpin oleh Partai Republik meloloskan undang-undang nan bermaksud untuk memberikan balasan kepada ICC pada bulan Juni, namun langkah tersebut tidak pernah diambil di Senat, nan pada saat itu dikendalikan oleh kebanyakan Partai Demokrat.