Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang PPPK Paruh Waktu diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara perlu upaya penyelesaian penataan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN); b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
Dasar hokum diterbitkannya Permenpan RB - Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang PPPK Paruh Waktu adalah sebagai berikut:
1. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lem baran N egara Republik Indonesia Nom or 6897);
3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 706).
Isi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, adalah sebagai berikut
1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) nan diangkat berasas perjanjian kerja dan diberikan penghasilan sesuai dengan ketersediaan anggaran lembaga pemerintah.
2. Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan dalam rangka:
a. penyelesaian penataan pegawai non-ASN;
b. pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan lembaga pemerintah;
c. memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN; dan
d. peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat.
3. Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan sebagai berikut:
a. Guru dan Tenaga Kependidikan;
b. Tenaga Kesehatan;
c. Tenaga Teknis;
d. Pengelola Umum Operasional;
e. Operator Layanan Operasional;
f. Pengelola Layanan Operasional; atau
g. Penata Layanan Operasional.
4. Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilakukan berasas hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024.
5. Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan bagi pegawai non ASN nan terdaftar dalam pangkalan info (database) pegawai non ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus; atau
b. telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.
6. Status kepegawaian PPPK Paruh Waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk PPPK/ nomor identitas pegawai ASN.
7. Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengusulkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi sebagaimana berdasarkan ketentuan dimaksud dalam Diktum KELIMA;
b. Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu bagi pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK;
c. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu pada setiap Instansi Pemerintah;
d. Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, Jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan;
e. PPK mengusulkan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan penetapan nnc1an kebutuhan PPPK Paruh Waktu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
f. Kepala BKN menetapkan nomor induk PPPK/ nomor identitas pegawai ASN;
g. Penerbitan nomor induk PPPK/ nomor identitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf f diterima oleh PPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak waktu penyampaian; dan
h. PPK menetapkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu sesuru dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
8. Dalam perihal pegawai non-ASN diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu tetapi di kemudian hari:
a. mengundurkan diri;
b. dianggap mengundurkan diri lantaran tidak menyampaikan kelengkapan arsip dalam batas waktu nan ditentukan dengan surat info Kepala BKN; atau
c. meninggal dunia;
PPK membatalkan proses pengangkatan nan berkepentingan .
9. PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf h kepada pejabat nan ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu .
10. Pejabat nan ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN adalah pejabat ketua tinggi madya nan membidangi kesekretariatan untuk Instansi Pusat.
11. PPPK Paruh Waktu nan telah diangkat dan ditetapkan berasas keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf h melaksanakan tugas jabatan berdasarkan perjanjian kerja.
12. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEBELAS paling sedikit memuat:
a. nama jabatan ;
b. ekspektasi kinerja;
c. unit kerja penempatan;
d . skema kerja;
e. masa perjanjian kerja;
f. kewenangan dan kewajiban; dan
g. balasan .
13. Masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi PPPK.
14. PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja PPPK Paruh Waktu sesuai dengan kesiapan anggaran dan karakter pekerjaan.
15. Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf h dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu dengan Instansi Pemerintah.
16. PPPK Paruh Waktu melakukan perencanaan skill untuk menyusun sasaran kinerja pegawai (SKP) sesuai sasaran dalam perjanjian kerja.
17. Evaluasi skill triwulan dan tahunan PPPK Paruh Waktu dilakukan berdasarkan capaian skill organisasi.
18. Hasil pertimbangan skill sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH BELAS digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja namalain pengangkatan menjadi PPPK.
19. PPPK Paruh Waktu diberikan penghasilan paling sedikit sesuat dengan besaran nan diterima saat menjadi pegawai non ASN atau sesuai dengan penghasilan minimum nan bertindak di suatu wilayah.
20. Sumber pendanaan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KESEMBILAN BELAS dapat berasal selain dari shopping pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
21. PPPK Paruh Waktu mendapatkan penghasilan dan akomodasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. PPPK Paruh Waktu memiliki tanggungjawab sebagai berikut:
a. setia dan berilmu pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan nan sah;
b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
d. menjaga netralitas.
23. Ketentuan mengenai disiplin PPPK Paruh Waktu sesuai dengan ketentuan disiplin yang bertindak pada ASN .
24. Ketentuan pemberhentian PPPK Paruh Waktu sebagai berikut :
a. diangkat menjadi PPPK namalain CPNS;
b. mengundurkan diri;
c. meninggal dunia;
d. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. mencapa1 pemisah usia pensiun kedudukan dan/ namalain berakhirnya masa perjanjian kerja;
f. terdampak perampingan organisasi namalain kebijakan pemerin tah;
g. tidak ocehan jasmani danjatau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
h. tidak berkinerja;
i. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
i. dipidana dengan pidana penjara berasas putusan pengadilan nan telah memiliki kekuatan norma tetap lantaran melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
k. dipidana dengan pidana penJara namalain kurungan berasas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan norma tetap lantaran melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan namalain tindak pidana kejahatan nan ada hubungannya dengan Jabatan; dan/ atau
l. menjadi personil dan/ namalain pengurus partai politik.
25. Dalam perihal PPPK Paruh Waktu mengusulkan pindah instansi, nan bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
26. Dalam perihal terjadi perubahan organisasi pemerintah, PPPK Paruh Waktu yang kompetensinya tetap dibutuhkan dan perjanjian kerja nan berkepentingan belum berhujung maka bakal dipindahkan di unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya.
27. Pengangkatan PPPK Paruh Waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024 .
28. PPK dapat mengusulkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK berdasarkan pertimbangan kesiapan anggaran dan hasil penilaian/ pertimbangan skill .
29. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA PULUH DELAPAN dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. PPK mengusulkan nnc1an kebutuhan PPPK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
b. . Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan PPPK pada setiap Instansi Pemerintah;
c. Rincian kebutuhan PPPK terdiri atas kebutuhanjumlah, Jenls jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan;
d. PPK mengusulkan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK kepada Kepala BKN paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan PPPK dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
e. Kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK; dan
f. PPK menetapkan pengangkatan PPPK sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Keputusan ini mulai bertindak sejak tanggal ditetapkan, dan seumpama di kemudian hari terdapat kekeliruan bakal diubah sebagaimana mestinya.
Selengkapnya silahkan download Salinan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu PDF melalui link nan tersedia di bawah ini
Link download Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang PPPK Paruh Waktu
Demikian informasi tentang Permenpan RB - Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang PPPK Paruh Waktu. Semoga ada manfaatnya
English (US) · 
Indonesian (ID) ·